Pendirian Perseroan Terbatas

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS – 2019

pendirian perseroan terbatas

Ini adalah panduan lengkap pendirian PT sesuai dengan ketentuan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Juga menjelaskan cara pembuatan PT berikut dengan ijin-ijinnya.

Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertansaksi.

Perseroan terbatas atau PT melindungi segala bentuk kegiatan perusahaan termasuk perlindungan dalam hal permodalan yang terdiri dari beberapa saham yang dimiliki oleh pemilik perusahaan tersebut.

Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya.

Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan terbatas (PT).

PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

Secara prinsip, ada 3 syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

Pertama tentang pendirinya;

Kedua, tentang dasar berdirinya; dan

Ketiga, tentang permodalan.

Uraiannya sebagai berikut:

1. Tentang Pendirinya

PT harus didirikan minimal oleh 2 orang, dan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Karena pada dasarnya, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham/pendiri.

Baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing (lihat Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UUPT).

Bila syarat dua orang tersebut tidak terpenuhi akan berakibat berubahnya tanggung jawab perseroan yang notabene terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Artinya segala perikatan dan kerugian PT menjadi tanggungjawab pendirinya secara pribadi.

2. Tentang Dasar Berdirinya

PT harus didirikan dengan dibuat akta otentik di hadapan notaris.

Akta otentik ini memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT (lihat Pasal 8 UU PT), dan harus mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM, kemudian wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan ke departemen terkait sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Jo Pasal 29 Ayat 1 sampai 6 UUPT

3. Tentang Permodalan

Berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UUPT modal dasar PT minimal Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

Namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah  No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, ketentuan minimal modal dasar PT tersebut disimpangi sehingga tidak ada lagi modal dasar minimal PT.

Jadi soal besaran modal dasar PT, diserahkan kepada kesepakatan para pihak (pendiri PT) mau memasukan modal berapa saja, yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT (lihat Pasal 1 Ayat 2 dan 3 PP No. 29/2016)

Sifat Perseroan Terbatas (PT)

Karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:

  • Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum
  • Merupakan kumpulan modal/saham
  • Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya
  • Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas
  • Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
  • Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
  • Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS

Dasar Hukum PT

masing-masing sebagai berikut:

  • PT Tertutup (PT Biasa) : berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
  • PT. Terbuka (PT go public): berdasarkan UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal
  • PT. PMDN : berdasarkan UU No. 6/1968 juncto UU No. 12/1970
  • PT. PMA : berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Penanaman Modal Asing
  • PT. PERSERO berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara juncto PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan

Syarat Pendirian PT

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

1.Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))

2.Akta Notaris yang berbahasa Indonesia

3.Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)

4.Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)

5.Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33)

6.Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 & 108 ayat 3)

7.Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT penanaman modal asing

Sedangkan persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penanda-tanganan akta pendirian adalah KTP dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami isteri).

Kalau pendirinya cuma suami isteri (dan tidak pisah harta) maka, harus ada 1 orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/ pemegang saham.

Modal Perseroan Terbatas

Modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya.

Karena semua itu tergantung pada jenis/kelas SIUP yang di inginkan. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke kas Perseroan.

Kriterianya adalah:

  1. SIUP Kecil modal disetor >50jt s/d Rp. 500jt
  2. SIUP Menengah modal disetor >500jt s/d Rp. 10m
  3. SIUP Besar modal disetor > Rp. 10m

Pengurus Perseroan Terbatas

UUPT menyebutkan bahwa pengurus PT terdiri atas organ Direksi dan Komisaris

Di dalam PT harus ada minimal 1 Direksi dan 1 Komisaris.

Apabila seseorang sudah menjadi Direksi maka tidak boleh menjadi Komisaris (rangkap jabatan)

Ijin Perseroan Terbatas

Untuk PT yang bergerak dalam bidang perdagangan, maka diperlukan ijin-ijin perusahaan berupa surat keterangan domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, TDP/WDP.

Dengan persyaratan dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah:

  1. Kartu Keluarga Direktur Utama
  2. NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama)
  3. Copy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa) apabila berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan: copy sertifikat tanah dan-copy PBB terakhir berikut bukti lunasnya
  4. Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar
  5. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP
  6. Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan ijin2).

Penting untuk diketahui, bahwa pada saat tanda-tangan akta pendirian, dapat langsung diurus ijin domisili, dan NPWP. Setelah itu bisa membuka rekening atas nama Perseroan.